Biografi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)- Ahok Si Tokoh Kontroversial

Biografi Info

Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dengan nama Ahok adalah politikus asal Belitung. Dia menjadi pasangan Jokowi dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012. Pada pemilu tahun 2012, Jokowi dan Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur menggantikan Usman Saleh.

Ahok lahir di Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Dia adalah anak pertama dari pasangan Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing yang merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia. Bersama dengan ketiga adiknya, Ahok menghabiskan masa kecilnya di Desa gantung, Belitung Timur, hingga tamat sekolah menengah pertama. Setelah itu, Ahok hijrah ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya.

Di Jakarta, Ahok menimba Ilmu di Universitas Trisakti dengan mengambil Jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral. Setelah lulus dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi, pada tahun 1989 Ahok kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Dua tahun kemudian, Ahok melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya. Setelah mendapatkan gelar MAgister Manajemen, dia kemudian bernaung di bawah PT Simaxindo Primadaya dengan menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya bekerja, Ahok mendirikan PT Nurindra Ekapersada, yang merupakan awal perjalanan dari Gravel Pack Sand (GPS). Setelah berhenti bekerja untuk PT Simaxindo, Ahok mendirikan pabrik pengolahan asir kuarsa pertama di Belitung, yang berlokasi di Dusun Burung Mandi. Perusahaan tersebut dia dirikan dengan mengadopsi dan mengadaptasi teknologi Amerika Serikat dan Jerman. Bersama dengan berkembangnya pabrik tersebut, kawasan industri dan pelabuhan samudra berkembang. Kawasan tersebut sekarang dikenal dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Kemudian, pada tahun 2004, Ahok berhasil meyakinkan seorang investor Korea untuk membangun Tin Smelter atau peleburan bijih timah di KIAK.

Pada tahun itu juga, Ahok mulai bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB), dan ditunjuk sebagai ketua DPC PIB Kabupaten Belitung. Pada Pemilu 2004, dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung hingga tahun 2009.

Satu tahun kemudian, setelah mengantongi 37% lebih suara rakyat, Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dalam pemerintahannya, Ahok membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warga tanpa kecuali. Namun, pada 22 Desember 2006, Ahok resmi mengundurkan diri dari pemerintahan dan menyerahkan jabatan tersebut kepada wakilnya, Khairul Effendi.

Pada tahun 2007, Ahok mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung. Pada saat itu, dia mendapatkan dukungan penuh dari Abdurrahman Wahid. Namun, dia kalah dengan Eko Maulana Ali. Tahun ini juga, Ahok mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi. program pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi Belitung Timur juga berhasil mengantarkan Ahok untuk meraih penghargaan tersebut.

Kemudian, pada tahun 2008, Ahok meluncurkan sebuah buku berjudul "Merubah Indonesia". Ahok adalah seorang ayah dari Nicholas, Natania, dan Daud Albeenner, dan seorang suami bagi seorang wanita asal Medan, Veronica.

Sebagai wakil gubernur DKI, Ahok Ahok juga sudah mempunyai rencana akan membenahi sistem transportasi dengan memperbanyak jumlah busway sampai seribu unit yang diperuntukkan khusus bagi orang cacat, anak-anak dan perempuan. Bahkan monorel serta kereta gratis yang menghubungkan Blok M sampai Monas juga akan diadakan. Meski menjadi orang nomor dua di ibukota dia tetap tampil sederhana. Ahok mengaku tidak pernah pusing memikirkan pakaian dan sepatu yang dipakainya hanya itu-itu saja setiap waktu.

<<------------------ >>

Ahok adalah salah satu calon Wakil Gubernur DKI pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Ahok bernama asli Basuki Tjahaja Purnama dan dilahirkan di wilayah Belitung. Sebelum bersanding dengan Jokowi pada Pilkada DKI 2012, Ahok telah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2010 dan menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Mari kita lihat sepak terjang Ahok sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Jokowi.

Biografi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)

Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.
Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Basuki pulang kampung–menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki, karena untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.
Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA)atau Magister Manajemen (MM) membawa Basuki diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Basuki memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.

Perlu diketahui, tahun 1992 Basuki mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Bagi Basuki, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat) dan juga diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain diyakini PT Nurindra Ekapersada memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.
Berangkat dari visi seperti itulah pada tahun 1994, Basuki didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Bapak alm Wasidewo untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memamfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik).

Kiprah Politik Ahok

Sebagai pengusaha di tahun 1995 ia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang korup. Pabriknya ditutup karena ia melawan kesewenang-wenangan pejabat. Sempat terpikir olehnya untuk hijrah dari Indonesia ke luar negeri, tetapi keinginan itu ditolak oleh sang ayah yang mengatakan bahwa satu hari rakyat akan memilih Ahok untuk memperjuangkan nasib mereka.

Dikenal sebagai keluarga yang dermawan di kampungnya, sang ayah yang dikenal dengan nama Kim Nam, memberikan ilustrasi kepada Ahok. Jika seseorang ingin membagikan uang 1 milyar kepada rakyat masing-masing 500 ribu rupiah, ini hanya akan cukup dibagi untuk 2000 orang. Tetapi jika uang tersebut digunakan untuk berpolitik, bayangkan jumlah uang di APBD yang bisa dikuasai untuk kepentingan rakyat. APBD kabupaten Belitung Timur saja mencapai 200 milyar di tahun 2005.

Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, dan juga kefrustasian yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003.

Pertama-tama ia bergabung dibawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Selama di DPRD ia berhasil menunjukan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka sementara anggota DPRD lain lebih sering “mangkir”.
Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati. Maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005, Ahok mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung rakyat dengan memberikan nomor telfon genggamnya yang juga adalah nomor yang dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan cara ini ia mampu mengerti dan merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat. Dengan cara kampanye yang tidak “tradisional” ini, yaitu tanpa politik uang, ia secara mengejutkan berhasil mengantongi suara 37,13 persen dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Padahal Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi, yang juga adalah kampung dari Yusril Ihza Mahendra.

Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga anggota DPRD yang mengerti betul sistem keuangan dan budaya birokrasi yang ada, dalam waktu singkat sebagai Bupati ia mampu melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik lainya. Prinsipnya sederhana: jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus. Selama menjadi bupati ia dikenal sebagai sosok yang anti sogokan baik di kalangan lawan politik, pengusaha, maupun rakyat kecil. Ia memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20 persen. Dengan demikian ia memiliki banyak kelebihan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Kesuksesannya di Belitung Timur tercermin dalam pemilihan Gubernur Babel ketika 63 persen pemilih di Belitung Timur memilih Ahok. Namun sayang, karena banyaknya manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ia gagal menjadi Gubernur Babel.

Dalam pemilu legislative 2009 ia maju sebagai caleg dari Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg (padahal di Babel hanya tersedia 3 kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak.
Selama di DPR, ia duduk di komisi II. Ia dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang apa adanya, vokal, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat kiprahnya di DPR ia menciptakan standard baru bagi anggota-anggota DPR lain dalam anti-korupsi, transparansi dan profesionalisme. Ia bisa dikatakan sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja. Semua laporan bisa diakses melalui websitenya. Sementara itu, staf ahlinya bukan hanya sekedar bekerja menyediakan materi undang-undang tetapi juga secara aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Saat ini, salah satu hal fundamental yang ia sedang perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen kandidat kepala daerah untuk mencegah koruptor masuk dalam persaingan pemilukada dan membuka peluang bagi individu-individu idealis untuk masuk merebut kepemimpinan di daerah.

Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan integritasnya. Baginya, di alam demokrasi, yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup. Oleh karena itu ia berharap model berpolitik yang ia sudah jalankan bisa dijadikan contoh oleh rekan-rekan idealis lain untuk masuk dan berjuang dalam politik. Sampai hari ini ia masih terus berkeliling bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan ini dan pentingnya memiliki pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional.
Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan; bukan politik instan yang sarat pencitraan.
Sumber : http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok
Baca Buku Ahok “Merubah Indonesia: Kisah Hidup Ahok” di : http://jokowi.ahokdki1.org/buku

Semoga Pilkada DKI Jakarta dimenangkan oleh tokoh yang jujur dan adil dalam memimpin. Ahok adalah salah satu tokoh yang terkenal bersih dan dicintai rakyatnya di Belitung. Siapapun pemenangnya, apakah Jokowi-Ahok ataupun Hidayat-Didik, kami mengharapkan Jakarta yang lebih baik.

Latar belakang dan keluarga

Basuki adalah putra pertama dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw). Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966.  Basuki memiliki tiga orang adik, yaitu Basuri Tjahaja Purnama (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur), Fifi Lety (praktisi hukum), Harry Basuki (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarganya adalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia).
Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama. Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Sekalipun demikian, ia selalu berlibur ke kampung halaman.
Basuki menikah dengan Veronica, kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri bernama Nicholas Sean Purnama, Nathania, dan Daud Albeenner.

Pendidikan

Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Karier bisnis

Pada tahun 1992 Basuki mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pada tahun 1995, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).
Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.

Karier sosial dan politik

Poster kampanye Jokowi dan Basuki

Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir.
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki-Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Basuki kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi.
Di pilkada Gubernur Babel tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Basuki untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa "Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya". Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh Eko Maulana Ali.
Pada 2008, ia menulis buku biografi berjudul "mengubah Indonesia".
Pada tahun 2012, Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi-Basuki ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Penghargaan

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur.
Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.
Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikan beliau gelar Tokoh Kontroversial.
 Sumber

Read More

Biografi Jokowi (Joko Widodo)-Dari Walikota Solo,Gubernur DKI Jakarta hingga Capres 2014

Biografi Info 

Jokowi adalah tokoh pemimpin terpuji Walikota Solo dan berperan memperomosikan Mobil ESEMKA. Ir. Joko Widodo (Jokowi) adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Agama Jokowi adalah Islam. Pada 2012 Jokowi memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan ditetapkan sebagi Gubernur DKI Jakarta. Banyak pihak optimis dengan kinerja Jokowi dan wakilnya Ahok untuk memperbaiki kota Jakarta yang semerawut.

Biografi Jokowi (Joko Widodo)

Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai walikota Solo, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo: The Spirit of Java“. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Berkat prestasi tersebut, Jokowi terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″ oleh Majalah Tempo.

Asal Nama Julukan Jokowi

“Jokowi itu pemberian nama dari buyer saya dari Prancis,” begitu kata Wali Kota Solo, Joko Widodo, saat ditanya dari mana muncul nama Jokowi. Kata dia, begitu banyak nama dengan nama depan Joko yang jadi eksportir mebel kayu. Pembeli dari luar bingung untuk membedakan, Joko yang ini apa Joko yang itu. Makanya, dia terus diberi nama khusus, ‘Jokowi’. Panggilan itu kemudian melekat sampai sekarang. Di kartu nama yang dia berikan tertulis, Jokowi, Wali Kota Solo. Belakangan dia mengecek, di Solo yang namanya persis Joko Widodo ada 16 orang.

Saat ini, Jokowi menjabat untuk periode kedua. Kemenangan mutlak diperoleh saat pemilihan wali kota tahun lalu. Nama Jokowi kini tidak hanya populer, tapi kepribadiannya juga disukai masyarakat. Setidaknya, ketika pergi ke pasar-pasar, para pedagang beramai-ramai memanggilnya, atau paling tidak berbisik pada orang sebelahnya, “Eh..itu Pak Joko.”

Bagaimana ceritanya sehingga dia bisa dicintai masyarakat Solo? Kebijakan apa saja yang telah membuat rakyatnya senang? Mengapa pula dia harus menginjak pegawainya? Berikut wawancara wartawan Republika, Ditto Pappilanda, dengan Jokowi dalam kebersamaannya sepanjang setengah hari di seputaran Solo.

Sikap apa yang Anda bawa dalam menjalankan karier sebagai birokrat?
Secara prinsip, saya hanya bekerja untuk rakyat. Hanya itu, simpel. Saya enggak berpikir macam-macam, wong enggak bisa apa-apa. Mau dinilai tidak baik, silakan, mau dinilai baik, ya silakan. Saya kan tugasnya hanya bekerja. Enggak ada kemauan macam-macam. Enggak punya target apa-apa. Bekerja. Begitu saja.

Bener, saya tidak muluk-muluk dan sebenarnya yang kita jalankan pun semua orang bisa ngerjain. Hanya, mau enggak. Punya niat enggak. Itu saja. Enggak usah tinggi-tinggi. Sederhana sekali.

Contoh, lima tahun yang lalu, pelayanan KTP kita di kecamatan semrawut. KTP bisa dua minggu, bisa tiga minggu selesai. Tidak ada waktu yang jelas. Bergantung pada yang meminta, seminggu bisa, dua minggu bisa. Tapi, dengan memperbaiki sistem, apa pun akan bisa berubah. Menyiapkan sistem, kemudian melaksanakan sistem itu, dan kalau ada yang enggak mau melaksanakan sistem, ya, saya injak.

Awalnya reaksi internal bagaimana?
Ya biasa, resistensi setahun di depan, tapi setelah itu, ya, biasa saja. Semuanya kalau sudah biasa, ya semuanya senang. Ya, kita mengerti itu masalah kue, ternyata ya juga bisa dilakukan.

Untuk mengubah sistem proses KTP itu, tiga lurah saya copot, satu camat saya copot. Saat itu, ketika rapat diikuti 51 lurah, ada tiga lurah yang kelihatan tidak niat. Enggak mungkin satu jam, pak, paling tiga hari, kata mereka. Besoknya lurah itu tidak menjabat. Kalau saya, gitu saja. Rapat lima camat lagi, ada satu camat, sulit pak, karena harus entri data. Wah ini sama, lah. Ya, sudah.

Nyatanya, setelah mereka hilang, sistemnya bisa jalan. Seluruh kecamatan sekarang sudah seperti bank. Tidak ada lagi sekat antara masyarakat dan pegawai, terbuka semua. Satu jam juga sudah jadi. Rupiah yang harus dibayar sesuai perda, Rp 5.000.

Anda juga punya pengalaman menarik dalam penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kemudian banyak menjadi rujukan?
Iya. Sekarang banyak daerah-daerah ke sini, mau mengubah mindset. Oh ternyata penanganan (PKL) bisa tanpa berantem. Memang tidak mudah. Pengalaman kami waktu itu adalah memindahkan PKL di Kecamatan Banjarsari yang sudah dijadikan tempat jualan bahkan juga tempat tinggal selama lebih dari 20 tahun. Kawasan itu sebetulnya kawasan elite, tapi karena menjadi tempat dagang sekaligus tempat tinggal, yang terlihat adalah kekumuhan.

Lima tahun yang lalu, mereka saya undang makan di sini (ruang rapat rumah dinas wali kota). Saya ajak makan siang, saya ajak makan malam. Saya ajak bicara. Sampai 54 kali, saya ajak makan siang, makan malam, seperti ini. Tujuh bulan seperti ini. Akhirnya, mereka mau pindah. Enggak usah di-gebukin.

Mengapa butuh tujuh bulan, mengapa tidak di tiga bulan pertama?
Kita melihat-melihat angin, lah. Kalau Anda lihat, pertama kali mereka saya ajak ke sini, mereka semuanya langsung pasang spanduk. Pokoknya kalau dipindah, akan berjuang sampai titik darah penghabisan, nyiapin bambu runcing. Bahkan, ada yang mengancam membakar balai kota.

Situasi panas itu sampai pertemuan ke berapa?
Masih sampai pertemuan ke-30. Pertemuan 30-50 baru kita berbicara. Mereka butuh apa, mereka ingin apa, mereka khawatir mengenai apa. Dulu, mereka minta sembilan trayek angkot untuk menuju wilayah baru. Kita beri tiga angkutan umum. Jalannya yang sempit, kita perlebar.

Yang sulit itu, mereka meminta jaminan omzet di tempat yang baru sama seperti di tempat yang lama. Wah, bagaimana wali kota disuruh menjamin seperti itu. Jawaban saya, rezeki yang atur di atas, tapi nanti selama empat bulan akan saya iklankan di televisi lokal, di koran lokal, saya pasang spanduk di seluruh penjuru kota. Akhirnya, mereka mau pindah.

Pindahnya mereka saya siapkan 45 truk, saya tunggui dua hari, mereka pindah sendiri-sendiri. Pindahnya mereka dari tempat lama ke tempat baru saya kirab dengan prajurit keraton. Ini yang enggak ada di dunia mana pun. Mereka bawa tumpeng satu per satu sebagai simbol kemakmuran. Artinya, pindahnya senang. Tempat yang lama sudah jadi ruang terbuka hijau kembali.

Omzetnya di tempat yang baru?
Bisa empat kali. Bisa tanya ke sana, jangan tanya saya. Tapi, ya kira-kira ada yang sepuluh kali, ada yang empat kali. Rata-rata empat kali. Ada yang sebulan Rp 300 juta. Itu sudah bukan PKL lagi, geleng-geleng saya.

Bagaimana dengan PKL yang lain?
Setelah yang eks-PKL Banjarsari pindah, tidak sulit meyakinkan yang lain. Cukup pertemuan tiga sampai tujuh kali pertemuan selesai. Sampai saat ini, kita sudah pindahkan 23 titik PKL, tidak ada masalah.

Lha yang repot sekarang ini malah pedagang PKL itu minta direlokasi. Kita yang nggak punya duit. Sampai sekarang ini, masih 38 persen PKL yang belum direlokasi. Jadi, kalau masih melihat PKL di jalan atau trotoar, itu bagian dari 38 persen tadi.

Tampaknya, pemberdayaan pasar menjadi perhatian Anda?
Oiya. Kita sudah merenovasi 34 pasar dan membangun pasar yang baru di tujuh lokasi. Jika dikelola dengan baik, pasar ini mendatangkan pendapatan daerah yang besar.

Dulu, ketika saya masuk, pendapatan dari pasar hanya Rp 7,8 miliar, sekarang Rp 19,2 miliar. Hotel hanya Rp 10 miliar, restoran Rp 5 miliar, parkir Rp 1,8 miliar, advertising Rp 4 miliar. Hasil Rp 19,2 miliar itu hanya dari retribusi harian Rp 2.600. Pedagangnya banyak sekali, kok. Ini yang harus dilihat. Asal manajemennya bagus, enggak rugi kita bangun-bangun pasar. Masyarakat-pedagang terlayani, kita dapat income seperti itu.

Sementara kalau mal, enggak tahu saya, paling bayar IMB saja, kita mau tarik apa? Makanya, mal juga kita batasi. Begitu juga hypermarket kita batasi. Bahkan, minimarket juga saya stop izinnya. Rencananya dulu akan ada 60-80 yang buka, tapi tidak saya izinkan. Sekarang hanya ada belasan.

Tapi, sepertinya Pasar Klewer belum tersentuh ya, kondisinya masih kurang nyaman?
Klewer itu, waduh. Duitnya gede sekali. Kemarin, dihitung investor, Rp 400 miliar. Duit dari mana? Anggaran berapa puluh tahun, kita mau cari jurus apa belum ketemu. Anggaran belanja Solo Rp 780 miliar, tahun ini Rp 1,26 triliun. Tidak mampu kita. Pedagang di Klewer lebih banyak, 3.000-an pedagang, pasarnya juga besar sekali. Di situ, yang Solo banyak, Sukoharjo banyak, Sragen banyak, Jepara ada, Pekalongan ada, Tegal ada. Batik dari mana-mana. Tapi, saya yakin ada jurusnya, hanya belum ketemu aja.

Soal pendidikan, di beberapa daerah sudah banyak dilakukan pendidikan gratis, apakah di Solo juga begitu?
Kita beda. Di sini, kita menerbitkan kartu untuk siswa, ada platinum, gold, dan silver. Mereka yang paling miskin itu memperoleh kartu platinum. Mereka ini gratis semuanya, mulai dari uang pangkal sampai kebutuhan sekolah dan juga biaya operasional. Kemudian, yang gold itu mendapat fasilitas, tapi tak sebanyak platinum. Begitu juga yang silver, hanya dibayari pemkot untuk kebutuhan tertentu.

Itu juga yang diberlakukan untuk kesehatan?
Iya, ada kartu seperti itu, ada gold dan silver. Gold ini untuk mereka yang masuk golongan sangat miskin. Semua gratis, perawatan rawat inap, bahkan cuci darah pun untuk yang gold ini gratis.

Tampaknya, sekarang masyarakat sudah percaya pada Anda, padahal di awal terpilih, banyak yang sangsi?
Yah, satu tahun, lah. Namanya belum dikenal, saya kan bukan potongan wali kota, kurus, jelek. Saya juga enggak pernah muncul di Solo, apalagi bisnis saya 100 persen ekspor. Ada yang sangsi, ya biar saja, sampai sekarang enggak apa-apa. Mau sangsi, mau menilai jelek, terserah orang.

Dulu, apa niat awalnya jadi wali kota?
Enggak ada niat, kecelakaan. Ndak tahu itu. Dulu, pilkada pertama, kita dapat suara 37 persen, menang tipis. Wong saya bukan orang terkenal, kok. Yang lain terkenal semuanya kan, saya enggak. Tapi, kelihatannya masyarakat sudah malas dengan orang terkenal. Mau coba yang enggak terkenal. Coba-coba, jadi saya bilang kecelakaan tadi itu memang betul.

Hal apa yang paling mengesankan selama Anda menjadi wali kota?
Paling mengesankan? Paling mengesankan itu, kalau dulu, kan, wali kota mesti meresmikan hal yang gede-gede. Meresmikan mal terbesar besar misalnya. Tapi, sekarang, gapura, pos ronda, semuanya saya yang buka, kok. Pos ronda minta dibuka wali kota, gapura dibuka wali kota, ya gimana rakyat yang minta, buka aja. Ya, kadang-kadang lucu juga. Tapi kita nikmati.

Apa kesulitan yang paling pertama Anda temui saat menjabat sebagai wali kota?
Masalah aturan. Betul. Kita, kalau di usaha, mencari yang se-simpel mungkin, seefisien mungkin. Tapi, kita di pemerintahan enggak bisa, ada tahapan aturan. Meskipun anggaran ada, aturannya enggak terpenuhi, enggak bisa jalani. Harusnya, bisa kita kerjain dua minggu, harus menunggu dua tahun. Banyak aturan-aturan yang justru membelenggu kita sendiri, terlalu prosedural. Kita ini jadi negara prosedur.

Apa pertimbangannya saat Anda mencalonkan untuk kali kedua?
Sebetulnya, saya enggak mau. Mau balik lagi ke habitat tukang kayu. Saat itu, setiap hari datang berbondong-bondong berbagai kelompok yang mendorong saya maju lagi. Mereka katakan, ini suara rakyat. Saya berpikir, ini benar ndak, apa hanya rekayasa politik. Dua minggu saya cuti, pusing saya mikir itu. Saya pulang, okelah saya survei saja. Saya survei pertama, dapatnya 87 persen. Enggak percaya, saya survei lagi, dapatnya 87 persen lagi.

Setelah survei itu, saya melihat, benar-benar ada keinginan masyarakat. Jadi, yang datang ke saya itu benar. Dan ternyata memang saya dapat hampir 91 persen. Saya lihat ada harapan dan ekspektasi yang terlalu besar. Perhitungan saya 65-70 persen. Hitungan di atas kertas 65:35, atau 60:40, kira-kira.

Ada kekhwatiran tidak, ketika lepas jabatan, semua yang Anda bangun tetap terjaga?
Pertama ada blueprint, ada concept plan kota. Paling tidak, pemimpin baru nanti enggak usah pakai 100 persen, seenggaknya 70 persen. Jangan sampai, sudah SMP, kembali lagi ke TK. Saya punya kewajiban juga untuk menyiapkan dan memberi tahu apa yang harus dilakukan nantinya.

Biodata Joko Widodo

Nama : Joko Widodo
Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 21 Juni 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Agama : Islam
Profil Facebook : jokowi
Akun twitter : jokowi_do2
Email: jokowi@indo.net.id
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 644644, 642020, Psw 400, Fax. 646303
Alamat Rumah Dinas : Rumah Dinas Loji Gandrung Jl. Slamet Riyadi No. 261 Telp. 712004
HP. 0817441111
Pendidikan:

• SDN 111 Tirtoyoso Solo
• SMPN 1 Solo
• SMAN 6 Solo
• Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta lulusan 1985

Karir:

• Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990)
• Ketua Bidang Pertambangan & Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996)
• Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007)

Penghargaan:

• Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″
• Menjadi walikota terbaik tahun 2009
• Pak Joko Widodo jg meraih penghargaan Bung Hatta Award, atas kepemimpinan dan kinerja beliau selama membangun dan memimpin kota Solo.
• Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Award

Selain itu, berkat kepemimpinan beliau (dan tentunya semua pihak yg membantu), kota Solo jg banyak meraih penghargaan, di antaranya

• Kota Pro-Investasi dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah
• Kota Layak Anak dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
• Wahana Nugraha dari Departemen Perhubungan
• Sanitasi dan Penataan Permukiman Kumuh dari Departemen Pekerjaan Umum
• Kota dengan Tata Ruang Terbaik ke-2 di Indonesia

Video Pak Jokowi di Youtube dalam acara Mata Najwa

Jokowi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya memenangkan Pilkada DKI Jakarta dengan melalui proses pemilu 2 putaran. Pada 15 Oktober 2012, Jokowi dilantik sebagai Gunernur DKI Jakarta. Selamat atas terpilihnya beliau dan semoga amanah bisa dijalankan dengan baik demi kesejahteraan jutaan rakyat Jakarta.

Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali. Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45." Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.

No	Penghargaan dari	Kategori / Nama Penghargaan	Keterangan
1	Presiden Republik Indonesia	Bintang Jasa Utama	Kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat
2	Presiden Republik Indonesia	Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010	Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010)
3	Dompet Dhuafa	Agent of change Kemandirian	Perhatian atas anak-anak yang kurang beruntung
4	RMOL	Democracy Award: Manusia Bintang	Bersama-sama Fauzi Bowo menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI
5	Men's Obsession	Decade Award: Rising Leader	Penghargaan untuk tokoh lintas bidang yang terpilih
6	Kemkominfo	e-government	Keberhasilan penerapan e-government
7	Kemenpera	Adiupaya Puritama	Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret
8	Delgosea	Best City Award	Berhasil dalam melakukan pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan pemerintah kota
9	Bank Indonesia	Pengendali inflasi	Berhasil mengendalikan inflasi di Solo
10	Kementrian PU	Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia	pembangunan di Solo sudah mencapai 80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal.
11	Fortune	Top 50 Leaders	Pemimpin no 37 terbaik atas jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi
12	Kemennaker	Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Jakarta sepanjang tahun 2013.
13	Meutia Hatta	Bung Hatta Anti Corruption Award	Tokoh yang Berperan dalam Pemberantasan Korupsi
14	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anti Gratifikasi	Pemerintah daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi.
15	UNICEF	Program Perlindungan Anak	Dianugerahkan pada tahun 2006
16	The City Mayors Foundation	Walikota No 3 Terbaik Dunia	Keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya
17	Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group	Social Media Award	Tokoh yang aktif menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif
18	Tempo	10 Tokoh Pilihan 2008	Memanusiakan warganya dengan pemindahan PKL yang tanpa konflik
18	Lembaga Pemilih Indonesia	Tokoh Pluralis 2013	Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis, Agama, dan kelompok lainnya
19	Anugerah Seputar Indonesia	Tokoh Seputar Indonesia 2013	Diserahkan langsung oleh Hary Tanoe
20	Soegeng Soerjadi	Good Governance Award	Dianugerahkan 20 September 2012, jelang Pilkada
21	Bappenas	Pencapaian target MDGs	Untuk program KJP dan KJS
22	Bappenas	Pangripta Nusantara Utama	Provinsi dengan perencanaan terbaik

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system. Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan. Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro. Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran. Selain itu, Jokowi juga membentuk media centerdan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru. Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09 miliar. Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta. Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil. Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber	Tanggal	Calon
United Data Centre	3–18 Januari 2013	Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Jakarta Survey Institute	9–15 Februari 2013	Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)	9–16 April 2013	Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%
Indonesian Institute of Sciences	10–31 Mei 2013	Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre	Mei 2013	Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center	8–11 Juni 2013	Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate	3–22 Juli 2013	Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre	8-11 Juli 2013	Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas	Juli 2013	Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%
Political Climatology Institute	12–18 Agustus 2013	Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%
Alvara Research Centre	15–23 Agustus 2013	Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%
Cyrus Network	23–28 Agustus 2013	Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate	25 Agustus–9 September 2013	Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%
Cyrus Network	12–14 September 2013	Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre	21–24 September 2013	Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC)	25 September 2013	Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%
Pol Tracking Institute	13 September - 11 Oktober 2013	Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%
Alvara Research Centre	Oktober 2013	Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%
Roy Morgan Research	Oktober 2013	Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia	10–20 Oktober 2013	Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia - 4 way race	10–20 Oktober 2013	Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika	28 November – 6 Desember 2013	Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas	27 November – 11 Desember 2013	Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%
Indo Barometer	4–15 Desember 2013	Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,
Roy Morgan Research	Februari 2014	Joko Widodo 40%, Prabowo Subianto 17%, Aburizal Bakrie 11%, Wiranto 7%, Jusuf Kalla 5%, Megawati Soekarnoputri 4%, Dahlan Iskan 4%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 7%
Cyrus Network dan CSIS	9 April 2014	Joko Widodo-Jusuf Kalla 41,1%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 39,81%
Saiful Muljani Research and Consulting	20-24 April 2014	Joko Widodo-Mahfud MD 47,6%, Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,1%, Joko Widodo-Dahlan Iskan 44,6%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 44,1%, Joko Widodo-Ryamizard Ryacudu 41,8%
Lembaga Survei Indonesia	1-9 Mei 2014	Joko Widodo-Jusuf Kalla 35,42%, Prabowo-Hatta Rajasa 22,75%

Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo. Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014. 

Sorotan media internasional

Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India, media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah, media Australia bernama The Sydney Morning Herald, media Thailand bernama Bangkok Post, serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.

Beliau mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.

Kontroversi

Oknum mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut, dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi". Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta, walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota. Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet. Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitas beliau menurun. Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi walikota Solo. Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi. Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional dan kedatangan Jokowi di kampus ITB juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.

Sumber

Read More